Oleh: budiyana | Januari 21, 2008

Konsepsi Penyalahgunaan Posisi Dominan

Konsepsi Penyalahgunaan Posisi Dominan

Oleh Budiyana

Konsep dalam bahasa Inggris concept dan dalam bahasa Latin conceptus, berasal dari kata concipere, con (bersama) dan capere (menangkap, menjinakkan) berarti memahami, menerima, menangkap. Menurut Abdulkadir Muhammad (Guru Besar Hukum Dagang Fakultas Hukum Unila), konsep itu diabstraksikan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, atau sesuatu melalui bahasa. Lebih lanjut beliau menjelaskan konsep itu dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri dan kriteria. Jadi konsep penyalahgunaan posisi dominan dalam tinjauan ini mencakup uraian definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri dan kriteria yang mengabstraksikan penyalahgunaan posisi dominan.

Definisi Penyalahgunaan Posisi Dominan
Istilah penyalahgunaan posisi dominan berasal dan dialihbahasakan dari bahasa Inggris abuse of dominant position. Istilah ini merupakan istilah hukum yang digunakan dan diatur substansinya dalam UU No. 5 Tahun 1999. Namun tidak ditemukan definisi hukumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang menyerahkan definisi penyalahgunaan posisi dominan kepada doktrina, kebiasaan (praktek hukum), dan yurisprudensi.

Dalam bahasa Indonesia istilah penyalahgunaan posisi dominan terdiri dari kata-kata penyalahgunaan, posisi, dan dominan. Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “penyalahgunaan” adalah suatu proses, cara, perbuatan menyelewengkan, arti kata “posisi” adalah kedudukan (orang atau barang) dan arti kata “dominan” adalah bersifat sangat menentukan karena kekuasaan, pengaruh. Dengan demikian penyalahgunaan posisi dominan berarti proses, cara, perbuatan menyelewengkan kedudukan yang bersifat sangat menentukan karena memiliki kekuasaan atau pengaruh (dalam kegiatan ekonomi).

Arie Siswanto menyatakan, penyalahgunaan posisi dominan merupakan praktek yang memiliki cakupan luas. Ketika pelaku usaha yang memiliki posisi dominasi ekonomi melalui kontrak mensyaratkan supaya konsumenya tidak berhubungan dengan pesaingnya, maka ia telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan. Demikian juga apabila pelaku usaha yang memegang posisi dominan dengan basis “take it or leave it” membuat penentuan harga di luar kewajaran.

Sebagai perbandingan lembaga internasional seperti OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) mendefinisikan, “The term abuse of dominant position refers to anticompetitive business practices in which a dominant firm may engage in order to maintain or increase its position in the market”. (penyalahgunaan posisi dominan adalah praktek bisnis antipersaingan yang dilakukan oleh perusahaan dominan sebagai upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan posisinya di pasar).

Sementara itu dalam Model Hukum Persaingan Usaha yang dipublikasikan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD Model Law), penyalahgunaan posisi dominan adalah “Where the acts or behaviour of a dominant enterprise limit access to a relevant market or otherwise unduly restrain competition, having or being likely to have adverse effects on trade or economic development. (Pada saat tindakan atau perilaku perusahaan dominan membatasi akses masuk ke pasar bersangkutan atau mengakibatkan hambatan persaingan yang berarti, baik langsung maupun tidak langsung yang berdampak negatif pada perdagangan atau perkembangan ekonomi).

Berdasarkan uraian di atas, nampaknya belum terdapat definisi yang universal sama mengenai penyalahgunaan posisi dominan. Namun apabila diteliti konsep pokok penyalahgunaan posisi dominan itu serupa, yaitu adanya pelaku usaha yang memiliki posisi dominan di pasar bersangkutan dan adanya perilaku usaha tertentu (penyalahgunaan) yang mendistorsi pasar bersangkutan dengan dominasi tersebut.

Konsep Posisi Dominan
Menurut Pasal 1 angka (4) UU No. 5 Tahun 1999 posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Bila ditinjau dari segi struktur pasar, secara konseptual posisi dominan ini seperti jembatan diantara struktur monopoli dan oligopoli (pasar yang dikuasai beberapa perusahaan sejenis yang memiliki kemampuan yang sama) Pada struktur monopoli, pelaku usaha menguasai 100% pangsa pasar sebab bertindak sebagai pelaku usaha tunggal (monopolis). Pada struktur pasar dimana terdapat pelaku usaha yang memiliki posisi dominan ditandai penguasaan 50% sampai mendekati 100% pangsa pasar, sementara pangsa pasar pesaing terbesar lainnya kurang dari separuh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan tersebut. Pada struktur oligopoli, beberapa pelaku usaha memiliki pangsa pasar yang berdekatan. Terakhir pada struktur persaingan sempurna (murni), hampir semua pelaku usaha memiliki pangsa pasar yang tidak jauh berbeda.

Berkaitan dengan penguasaan atas pangsa pasar, dalam Pasal 25 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 ditentukan, pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:

a)      Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau

b)     Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan definisi hukum posisi dominan Pasal 1 angka (4) UU No. 5 Tahun 1999, maka Pasal 25 ayat (2) ini merupakan satu-satunya ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang merumuskan batasan kuantitatif tentang posisi dominan. Jadi, keadaan posisi dominan dianggap telah ada secara per se apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Selanjutnya bila ditinjau dari segi perilaku pasar, persamaan dan perbedaan antara pelaku usaha monopolis dan posisi dominan menurut Wihana Kirana Jaya dan Ditha Wiradiputra dapat diinventarisasi sebagai berikut:

a)      Pelaku usaha monopolis dan posisi dominan sama-sama mempunyai dua pengaruh terhadap harga, yaitu seringkali (tidak selalu) meningkatkan tingkat harga untuk memperoleh keuntungan lebih dan menggunakan diskriminasi harga. Perbedaannya, pelaku usaha monopolis memiliki ruang gerak yang cukup besar tanpa harus memperhatikan reaksi konsumen ketika menaikan tingkat harga. Sedangkan pelaku usaha posisi dominan perlu memperhatikan reaksi konsumen sebab mungkin dengan menaikan tingkat harga akan memicu konsumen pelaku usaha posisi dominan tersebut untuk beralih ke pesaingnya;

b)     Pelaku usaha monopolis dan posisi dominan sama-sama dapat menciptakan rintangan masuk pasar (entry to barrier) bagi pelaku-pelaku usaha lain untuk masuk pasar bersangkutan. Perbedaannya, rintangan yang diciptakan pelaku usaha monopolis cukup besar dan kuat, sedangkan pelaku usaha posisi dominan dapat dikatakan masih memberikan sedikit ruang bagi pelaku usaha lain untuk berpartisipasi di pasar.

Berdasarkan uraian posisi dominan dari segi pendekatan struktur dan perilaku pasar, diperoleh gambaran bahwa struktur pasar yang terdapat pelaku usaha yang memiliki posisi dominan akan bergerak mendekati struktur monopoli dan perilaku pasarnya pun akan menyerupai monopolis. Logikanya semakin besar penguasaan pangsa pasar oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan, maka persaingan semakin berkurang dan kemudian menghilang. Kondisi ini tentu bertentangan dengan kebijakan persaingan (competition policy) yang tujuan utamanya untuk mempromosikan dan mewujudkan persaingan usaha agar tetap ada dan sehat.

Berkaitan dengan situasi ini menurut Knud Hansen, peraturan-peraturan hukum untuk melindungi persaingan perlu menyertakan standar-standar yang bertujuan menghindarkan posisi-posisi dominasi pasar atau penyalahgunaan dominasi pasar yang sudah terwujud. Tetapi perlu dipahami mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan posisi dominan bukan tindakan yang melanggar hukum sepanjang tidak melakukan penyalahgunaan. Oleh sebab itu, perlu dibedakan posisi dominan yang dibolehkan (pro persaingan) dan melanggar hukum (penyalahgunaan).

Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Posisi Dominan
Posisi dominan dapat ditandai penguasaan pangsa pasar yang besar. Penguasaan pangsa pasar ini memiliki korelasi positif terhadap keuntungan yang diperoleh pelaku usaha. Semakin besar pangsa pasar, semakin besar tambahan keuntungan (excess return) yang didapat pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku usaha akan berusaha mencapai dan menggunakan posisi dominan dengan berbagai cara yang dalam hal ini melanggar hukum (penyalahgunaan).

Dalam ilmu hukum persaingan usaha, umumnya penyalahgunaan posisi dominan dibedakan dalam dua bentuk, yaitu penyalahgunaan yang bersifat eksploitatif (exploitative abusive) dan yang bersifat penyingkiran (exclusionary abusive). Ditha Wiradiputra menginventarisasi dua bentuk penyalahgunaan tersebut sebagai berikut:

a)      Penyalahgunaan yang bersifat eksploitatif antara lain mengenakan harga yang terlalu tinggi (charging excessively high price), melakukan diskriminasi (discriminating), dan membayar terlalu murah kepada pemasoknya (paying low prices to suppliers);

b)     Penyalahgunaan yang bersifat penyingkiran antara lain menolak bekerjasama dengan pesaingnya (refusal to deal with competitor), menaikan biaya pesaing (raising competitor cost), dan predatori harga (predatory pricing).

Sementara itu, Wolfgang Jauk mengklasifikasikan bentuk-bentuk penyalahgunaan meliputi menolak untuk memasok (refusal to supply) dan penyalahgunaan harga (abusive pricing) yang dibedakan lagi menjadi diskriminasi harga (discrimination pricing) dan predatori harga (predatory pricing).

Menolak untuk memasok adalah contoh klasik penyalahgunaan posisi dominan. Pelaku usaha yang memiliki posisi dominan sebagaimana pelaku usaha lainnya, memilih konsumen dan mitra usaha berdasarkan prinsip diskriminasi atas dasar pertimbangan ekonomi (bisnis). Tetapi pelaku usaha dominan memiliki ruang gerak untuk menentukan konsumen dan mitra usahanya tanpa alasan objektif yang jelas, misal karena perbedaan suku, ras, status sosial dan lain-lain alasan yang merupakan alasan non-ekonomi (bisnis).

Selanjutnya, penyalahgunaan harga dibedakan menjadi dua bagian yang meliputi diskriminasi harga dan predatori harga. Diskriminasi harga terjadi apabila tanpa alasan objektif yang jelas konsumen pada segmen pasar yang berbeda dikenakan harga yang berbeda untuk barang atau jasa yang sama. Sedangkan predatori harga umumnya digunakan oleh perusahaan dominan untuk menyingkirkan pesaingnya di pasar bersangkutan dengan cara menjual produknya dengan harga yang sangat rendah, di bawah biaya rata-rata pesaingnya. Tetapi ketika pesaingnya tersingkir dari pasar, maka harga dikembalikan (normal) atau dinaikan lebih tinggi.

Sanoussi Bilal mengidentifikasi tiga bentuk penyalahgunaan posisi dominan, yaitu perilaku penutupan (forcloser behaviour), predatori harga (predatory pricing), dan tindakan penyingkiran (exclusionary conduct).

Perilaku penutupan dilakukan untuk mencegah atau menghalangi pelaku usaha baru masuk pasar. Predatori harga dilakukan pelaku usaha posisi dominan untuk menyingkirkan pesaingnya dari pasar (keluar pasar). Sedangkan tindakan penyingkiran dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan untuk mengurai pesaing atau peserta pasar.

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh gambaran bahwa pada prinsipnya terdapat kesamaan pandangan mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan, yaitu bentuk tindakan yang menghambat pesaing baru untuk masuk pasar (entry to barier), tindakan yang berusaha menyingkirkan pesaing yang telah ada (pesaing faktual), dan tindakan mengeksploitasi konsumen dan pemasok.

(Artikel ini merupakan bagian dari Skripsi Penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun 2007 atas bimbingan Prof. Abdulkadir Muhammad, SH., dan Rilda Murniati, SH., MH.)

 

About these ads

Responses

  1. analisis mengenai posisi dominan bagus dn komprehensif utk memberikan gambaran mengenai konsep posisi dominan


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: