Oleh: budiyana | Januari 18, 2008

PEMINGGIRAN HAK RAKYAT ATAS TANAH

PEMINGGIRAN HAK RAKYAT ATAS TANAH

(Kasus Sengketa Tanah 300 Ha di Desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh Budiyana

Peminggiran hak rakyat atas tanah menjadi fenomena yang berulangkali dilakukan oleh pemegang kebijakan, baik pemerintah pusat maupun daerah bahkan sampai dengan saat ini. Di Desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung misalnya, hak rakyat (petani penggarap) atas tanah dalam setiap pase konfliknya selalu kalah ketika dihadapkan dengan kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada kepentingan birokrat dan pemodal daripada petani. Berkali-kali para petani penggarap ini mengajukan permohonan pengakuan hak atas tanah, dan sekian kalinya juga mereka ‘diusir’ dari tanah garapannya. Ada apa dengan pemerintah? Ada apa dengan BPN? dan dimana akar persoalan sebenarnya? Berikut ini uraian penulis mengenai persoalan ini. Uraian yang didasarkan temuan lapangan dan amatan penulis sendiri ketika diminta oleh tokoh petani setempat untuk membantu membuka akses bagi penyelesaian sengketa tanah yang mereka hadapi sekitar awal Januari 2007 lalu.

Sekilas Riwayat Tanah Sengketa 300 Ha di Desa Jati Mulyo Lampung Selatan

Survey LokasiTanah sengketa di Desa Jati Mulyo yang penulis uraikan ini semula bekas perkebunan karet milik perorangan, yaitu seorang warga negara Belanda yang dikenal masyarakat setempat sebagai Tuan Dam. Luas bidang tanah perkebunan karet yang dimiliki Tuan Dam ini sekitar 1500 Ha. Suatu areal perkebunan karet yang sangat luas sekali yang membentang dari arah selatan dimulai dari Perumahan Way Halim Permai (saat ini) di Kotamadya Bandar Lampung sampai dengan arah utara Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan catatan penulis, penguasaan tanah untuk perkebunan karet oleh Tuan Dam ini antara rentang waktu dimulai tahun 1940-an dan berakhir tahun 1949. Untuk uraian selanjutnya fokus pembahasan penulis hanya tanah sengketa seluas 300 Ha yang berada di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Setelah perkebunan Belanda tidak lagi beroperasi, maka masyarakat Desa Jatimulyo sekitar tahun 1949 mulai memanfatkan sebagian lahan eks perkebunan yang belum tergarap untuk dijadikan pesawahan dan lahan pertanian lainnya. Selain itu, dalam perkembangannya tumbuh juga pemukiman-pemukiman warga. Inisiatif masyarakat ini kemudian direspon oleh pemerintah desa pada tahun 1956 dengan melakukan pendataan dan menerbitkan GIRIK bagi masing-masing petani penggarap. Menurut keterangan salah satu tokoh petani setempat yaitu Pak Kasdi, luas lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat pada waktu itu sekitar 300 Ha yang dikelola oleh sekitar 284 KK (Kepala Keluarga).

Selanjutnya dalam rentang waktu 16 tahun setelah masyarakat memanfatkan lahan, (dihitung dari tahun 1949 s.d 1965), pada tahun 1965 pemerintah menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Way Halim Rubber & Coffee Verponding atau dikenal oleh masyarakat sebagai PT Way Halim. HGU yang diberikan oleh pemerintah ini seluas 1500 Ha, sama persis dengan luas lahan perkebunan karet milik Tuan Dam pada masa penjajahan Belanda. Akibatnya, lahan yang semula telah dimanfaatkan oleh masyarakat termasuk didalamnya. Alhasil, sebagian besar masyarakat digusur oleh PT Way Halim dan hanya sebagian kecil saja yang berhasil mempertahankan haknya. Bagi yang berhasil mempertahankan haknya, mereka mendapatkan semacam surat izin pengelolaan lahan kembali yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tanpa tanggal, masing-masing ada yang diterbitkan pada tahun 1974, 1975, dan 1976.

Perjalanan selanjutnya, sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pada tahun 1980 HGU PT Way Halim berakhir (sudah 25 tahun) dan dengan demikian status tanah menjadi tanah negara. Pada tahun yang sama, pemerintah kemudian melakukan pengalokasian lahan seluas 1500 Ha eks HGU PT Way Halim. Khusus untuk lahan seluas 300 Ha yang telah dimanfaatkan masyarakat Desa Jati Mulyo, pemerintah melakukan pengalokasian lahan sebagai berikut:

  1. PT Budi Tata Abadi (BTA) seluas 110 Ha, melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/016/BPN/HK/1993 tentang Ijin Lokasi Seluas 110 Hektar terletak di Desa Way Hui dan Desa Jatimulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
  2. PT BGP seluas 110 Ha
  3. PT Way Halim 45 Ha
  4. Cadangan Pemerintah Daerah Tingkat I
  5. Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Selatan

Dengan kebijakan pengalokasian lahan seperti dimaksud di atas, maka secara langsung masyarakat dipingkirkan haknya atas tanah.Sketsa Alokasi Lahan Sengketa 300 Ha

Berbagai Upaya Masyarakat Desa Jatimulyo untuk Mempertahankan Haknya
{Maap,,belum bisa ditampilkan. Saya lagi membuka-buka lagi dokumennya}

Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pertanahannya
{Maap,,ini juga belum bisa ditampilkan}

Kesimpulan dan Rekomendasi
{begitupun dengan yang terkhir ini,,he}


Responses

  1. Aku pun bgitu…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: