Oleh: budiyana | Januari 24, 2008

ANOTASI KASUS “TEMASEK”

ANOTASI KASUS TEMASEK

(Perkara Nomor 07/KPPU-L/2007)

Oleh Budiyana

Postingan ini saya maksudkan sebagai anotasi putusan Temasek bila telah BHT. Namun, sebagaimana diketahui, saat ini putusan Temasek sedang diajukan upaya keberatan oleh para Terlapor ke PN Jakarta Pusat dan oleh Terlapor lain (Telkomsel) ke PN Jakarta Selatan dan tidak menutup kemungkinan akan berlanjut ke MA sehingga untuk BHT masih akan melalui proses yang cukup panjang. Mencermati Putusan Pemblokiran Kode Akses SLI oleh Telkom yang memperoleh BHT selama 3 tahun (dari 2004 s.d 2007), maka putusan Temasek pun sepertinya akan memakan waktu yang lama untuk BHT. Untuk itu, sebagai langkah pertama pembuatan anotasi kasus temasek, maka uraian posisi kasus akan diposting lebih dulu sambil menunggu proses BHT-nya putusan tersebut. Bagi rekan-rekan yang tertarik, silahkan mengkritisi.

Sebelumnya saya ingin memberikan tanggapan terlebih dahulu terhadap Eksaminasi Kasus Temasek yang telah dilakukan oleh para akademisi dengan uraian sebagai berikut:

Perkara Nomor 07/KPPU-L/2007 atau populer disebut Kasus Temasek telah menyita perhatian publik terutama setelah KPPU pada tanggal 19 November 2007 membacakan putusannya antara lain diktum yang bersifat deklaratoir menyatakan Kelompok Usaha Temasek melanggar Pasal 27 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 (mengenai Kepemilikan Silang), dan menyatakan Telkomsel melanggar Pasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 serta putusan yang bersifat comdemnatoir dengan menghukum Temasek dan Telkomsel, masing-masing membayar denda sebesar 25 milyar rupiah ke Kas Negara. Selain itu terdapat juga putusan berupa perintah pelepasan kepemilikan saham dalam jangka waktu 2 tahun setelah putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Begitu menariknya kasus ini, sampai-sampai beberapa akademisi tidak sabar untuk melakukan eksaminasi terhadap kasus ini. Hasil eksaminasi para akademisi tersebut menyimpulkan bahwa putusan KPPU cacat formil dan materil. Mereka menyatakan putusan itu patut dibatalkan secara hukum. Saya pun tertarik untuk mengkritisi eksaminasi para akademisi ini, bukan hasil eksaminasinya melainkan saat eksaminasi itu yang menurut saya terlalu dini. Bukankah perkara ini masih terus berlanjut ke upaya keberatan oleh para terlapor dan tidak menutup kemungkinan untuk sampai ke MA. Dengan kata lain proses putusan untuk Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Kasus Temasek masih akan memakan waktu yang cukup panjang. Jadi, kenapa eksaminasi sudah dilakukan dari sekarang?

Pemahaman saya eksaminasi dilakukan sebagai mekanisme kontrol eksternal terhadap putusan pengadilan yang menyita perhatian publik dan menyangkut rasa keadilan masyarakat. Dengan eksaminasi, putusan pengadilan atau quasi pengadilan diperiksa kembali yang hasilnya dipaparkan ke publik sebagai bentuk koreksi atas putusan yang dianggap salah dan selebihnya publiklah yang menilai. Dengan pemahaman ini, menurut saya eksaminasi dilakukan setelah putusan BHT, tidak dilakukan ditengah-tengah jalan seperti ini. Biarlah mekanisme kontrol internal (oleh hakim-hakim PN, sampai MA) dulu yang mengoreksi putusan KPPU. Setelah itu baru dilakukan eksaminasi sebagai bentuk mekanisme kontrol eksternal terhadap putusan BHT. Bila eksaminasi dilakukan sekarang, menurut pemahaman saya itu namanya pendapat hukum (Legal Opinion) yang mendahului putusan hakim dan merupakan bentuk intervensi terhadap proses peradilan. Hasilnya juga parsial, menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Opini Anda penting dan perlu, tetapi tidak untuk saat ini!!! maafin saya ya? He,,

Kronologis Kasus Temasek:

18 Oktober 2006
Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN) melaporkan kepada KPPU mengenai dugaan praktek monopoli oleh Temasek Holdings (Private) Limited (selanjutnya disebut Temasek). Laporan ini kemudian disertai dengan Laporan Tambahan, masing-masing tanggal 17 November 2006 dan 22 Desember 2006.

2 April 2007
FSP BUMN menarik kembali laporannya dengan alasan-alasan yang diuraikan dalam surat tanggal 18 Juli 2007 kepada KPPU.

5 April 2007
Sekretariat Komisi mempresentasikan laporan dugaan pelanggaran dalam Rapat Gelar Laporan terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 27 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan Kelompok Usaha Temasek dan dugaan pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Seluler. Selanjutnya, Rapat Komisi menyetujui untuk ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan.

9 April 2007
Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 13/PEN/KPPU/IV/2007 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007. Pemeriksaan Pendahuluan ini ditentukan terhitung sejak tanggal 9 April 2007 sampai dengan 22 Mei 2007.

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan ini Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Pasal 27 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan Kelompok Usaha Temasek dan dugaan pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Seluler dengan uraian temuan sebagai berikut:

  1. Temasek Holding (Private) Limited, melalui Singapore Telecomunication Ltd, Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communication Ltd., Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd., dan Indonesian Communication Limited memiliki saham sebesar 35% pada Telkomsel dan sebesar 40,77% pada Indosat;
  2. Telkomsel dan Indosat secara bersama-sama menguasai 89% pangsa pasar atau setidak-tidaknya lebih dari 50% pangsa pasar pada pasar jasa layanan telekomunikasi selular di seluruh wilayah Indonesia;
  3. Berdasarkan data-data ekonomi terlihat bahwa kinerja Indosat tidak sebaik kinerja operator lainnya; dan
  4. Kepemilikan silang yang dimiliki Kelompok Usaha Temasek terhadap Telkomsel dan Indosat telah menyebabkan berkurangnya persaingan di antara Telkomsel yang memiliki pangsa pasar terbesar dan Indosat yang memiliki pangsa pasar kedua terbesar pada pasar jasa layanan telekomunikasi selular di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan temuan dalam pemerikasaan pendahuluan tersebut, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemerikasaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.

23 Mei 2007
Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 23/PEN/KPPU/V/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007 ke tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 23 Mei 2007 sampai dengan 15 Agustus 2007.

Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyimpulkan dugaan sebagai berikut:

  1. Temasek memiliki saham mayoritas pada dua perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, sehingga melanggar pasal 27 huruf a UU No. 5 Tahun 1999;
  2. Telkomsel mempertahankan tarif seluler yang tinggi, sehingga melanggar pasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999; dan
  3. Telkomsel menyalahgunakan posisi dominannya untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi sehingga melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 1999.

16 Agustus 2007
Komisi menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Tim Pemeriksa menerbitkan Keputusan Nomor: 152/KEP/KPPU/VIII/2007 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007 terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2007 sampai dengan 27 September 2007.

27 September 2007
Tim Pemeriksa menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) beserta seluruh berkas perkara kepada Komisi, dan Komisi kemudian membentuk Majelis Komisi dan menyerahkan LHPL beserta seluruh berkas perkara. Majelis Komisi kemudian mempersiapkan sidang majelis dan menyerahkan LHPL kepada para Terlapor yang diterima para terlapor pada tanggal 5 Oktober 2007.

19 November 2007
Pembacaan Putusan Majelis Komisi dengan diktum putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd. bersama-sama dengan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a UU No 5 Tahun 1999;

2. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999;

3. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No 5 Tahun 1999;

4. Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk menghentikan tindakan kepemilikan saham di PT. Telekomunikasi Selular dan PT.Indosat, Tbk. dengan cara melepas seluruh kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat, Tbk. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk memutuskan perusahaan yang akan dilepas kepemilikan sahamnya serta melepaskan hak suara dan hak untuk mengangkat direksi dan komisaris pada salah satu perusahaan yang akan dilepas yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat, Tbk. sampai dengan dilepasnya saham secara keseluruhan sebagaimana diperintahkan pada diktum No. 4 di atas;

6. Pelepasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada diktum No. 4 di atas dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

a. untuk masing-masing pembeli dibatasi maksimal 5% dari total saham yang dilepas;

b. pembeli tidak boleh terasosiasi dengan Temasek Holdings, Pte. Ltd. maupun pembeli lain dalam bentuk apa pun.

7. Menghukum Temasek Holdings, Pte. Ltd., Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd masing-masing membayar denda sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

8. Memerintahkan PT. Telekomunikasi Selular untuk menghentikan praktek pengenaan tarif tinggi dan menurunkan tarif layanan selular sekurangkurangnya sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif yang berlaku pada tanggal dibacakannya putusan ini;

9. Menghukum PT. Telekomunikasi Selular membayar denda sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

 

18 Desember 2007
Temasek Holdings Pte Ltd (Temasek) mengajukan dan mendaftarkan keberatan terhadap putusan KPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selang sehari, yaitu 19 Desember 2007, SingTel mengajukan dan mendaftarkan juga keberatan terhadap putusan KPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keberatan ini tercatat dalam satu register yang sama, yaitu Perkara No.:02/KPPU/2007/PN.JKT.PST. Kemudian diikuti Telkomsel yang mendaftarkan keberatan terhadap putusan KPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

14 Januari 2008
Sidang pertama keberatan Temasek digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun sidang pertama ini ditunda sebab pihak KPPU tidak menghadiri persidangan. KPPU berlasan, pihaknya masih menunggu penetapan dari Ketua Mahkamah Agung (MA) agar perkara itu diperiksa oleh satu PN saja.

Selanjutnya,,,,Perumusan Persoalan Hukum,,,he,,,

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: