Tentang Onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pengertian PMH ini luas sekali bila “hukum” diartikan seluas-luasnya dan “perbuatan melanggar” dipandang dari berbagai sudut. Saya dapat sedikit temuan dalam praktik soal hal ini terutama PMH dalam lingkup perdata. Dalam lingkup hukum perdata, PMH ini sudah menjadi kebiasaan dalam praktik bahwa pasal yang menjadi acuan yaitu Pasal 1365 KUHPdt. Padahal bila membaca Pasal 1365 KUHPdt, istilah PMH tidak tercantum dan yang diatur sebenarnya menyangkut  ‘hak gugat ganti kerugian’.

Untuk membuktikan adanya suatu PMH ini, dalam pengertian Pasal 1365 KUHPdt, terdapat 4 elemen yang harus diujikan, yaitu: Perbuatan, Kesalahan, Kerugian, dan Pertangungjawaban (PK2P). Pengertian perbuatan bisa positif bisa negatif (diam). Kesalahan bisa sengaja atau karena kelalain, kerugian bisa bersifat materiel dan imateriel (cara menghitung kerugian tidak ada standar bakunya), dan terakhir adalah pertanggungjawaban. Ketika sudah ada elemen perbuatan, ada elemen kesalahan, dan ada elemen kerugian, maka pengujian selanjutnya adalah apakah kerugian dapat dipertanggungjawabkan kepada si tergugat?

Berdasarkan pengalaman praktik, saat ini mungkin sedang trend dalam hubungan industrial ketika sang pengusaha dikalahkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) soal PHK, maka si pengusaha mencari-cari kesalahan buruh dan kemudian si pengusaha sambil mengajukan kasasi putusan PHI juga mengajukan gugatan PMH ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt ke PN. Dari perkara yang pernah dan sedang saya tangani, 1 perkara di PN Sukabumi dan 3 perkara di PN Bandung, maka dalam surat gugatannya si pengusaha menuntut nominal gugatan ganti kerugian melebihi  apa yang menjadi kewajiban pembayaran si pengusaha kepada buruh yang telah diputus di PHI. Misal putusan PHI si pengusaha diwajibkan membayar pesangon 87 juta ke buruh atas PHK sepihak, maka si pengusaha sambil menunggu proses kasasi juga menggugat buruhnya ke PN dengan tuntutan ganti kerugian 115 juta. Bahkan ada yang spektakuler,,total pesangon wajib dibayar pengusaha di putusan PN 2 milyar lebih, pengusaha menggugat ganti kerugian di PN sebesar 5 milyar (3 milyar kerugian materiel, dan 2 milyar kerugian imateriel). Apa yang terjadi bila gugatan PN ini dikabulkan?

Penanganan perkara model ini jarang sekali upaya eksepsi diterima, hakim PN berdalih masih merupakan kewenangan PN dan pemeriksaan perkara dilanjutkan. Upaya Mediasi di pengadilan juga sulit berhasil, sebab prinsip si pengusaha jelas tidak mau merugi dengan melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai putusan PHI. Si pengusaha tetap berdalih ingin mencari keadilan di PN. Situasi ini menyulitkan buruh, sudah di-PHK, pensangon belum dibayar malah tersandung pula gugatan sang pengusaha kepadanya yang nominalnya melebihi nilai pesangon yang seharusnya diterima. Quo vadis keadilan bagi buruh?

Sebagai kuasa hukum, ketika upaya eksepsi ditolak, maka dicoba untuk melakukan rekonvensi. Dari pengalaman, ini pun tetap merugikan buruh. Dalam putusan pengadilan, bila ada upaya rekonvensi-nya maka si tergugat (penggugat rekonvensi) meskipun gugatan penggugat awal (pengusaha) tidak dikabulkan, dihukum untuk membayar biaya perkara. So,,,sudah di PHK sepihak, pesangon tidak dibayar (nunggu proses kasasi), digugat di PN, dan putusan di PN menghukum buruh untuk membayar biaya perkara. Quo vadis keadilan bagi buruh? (Kasus di PN Sukabumi)

Untuk itu, ketika eksepsi ditolak dan perkara lanjut, untuk 3 perkara di PN Bandung tidak melakukan upaya rekonvensi lagi. dengan pertimbangan pengalaman dari perkara serupa di PN Sukabumi. Bisa dibanyangkan yang berberkara 139 tergugat dan 1 penggugat. Berapa besar biaya perkaranya bila harus ditanggung oleh buruh? Saat ini prosesnya sedang berjalan ditahap pembuktian, lucunya, bukti-bukti yang diajukan di PN ini sebagian besar merupakan bukti-bukti perkara PHI dulu. Biarkan sang hakim yang menilai! Quo Vadis keadilan bagi buruh?

Demikian mungkin sedikit sharing pengalaman, dan semoga membantu bagi yang memerlukannya.