Oleh: budiyana | Januari 30, 2009

Banting Stir Bantuan Hukum

Ada fenomena yang menarik saya soal isu Bantuan Hukum. Sekarang sudah terbit PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma,,tapi organisasi advokatnya masih konflik, pemerintah juga hanya mengalihkan saja 100% ke advokat,organisasi advokat, dan LBH, tidak dibarengi dengan tindakan-tindakan lainnya. Misal bagaimana pendanaan bantuan hukumnya? Meskipun secara yuridis dengan terbitnya PP tugas pemerintah selesai (Pasal 22 ayat (2) UU Advokat).

Saya diskusikan dengan beberapa rekan bahwa PP ini juga meleset dari target,tadinya didorong dalam bentuk UU Bantuan Hukum. Dulu PP ini ditahan-tahan di Depkumham, (menteri yang dulu ngerti jadi ditahan heula) biar memberikan waktu kepada teman-teman (pro UU Bantuan Hukum) untuk mengajukan RUU Bantuan Hukum dan mendesak untuk dilakukan pembahasan di DPR (menjadi RUU inisiatif DPR). Namun apa daya RUU BH-nya terbenam, terbitlah PP.

Dengan terbitnya PP maka pemerintah menutup mata soal bahwa bantuan hukum merupakan hak konstitusional, persamaan dihadapan hukum-equality before law  (lihat Pasal 27 ayat 2 UUD 1945). Paradigma yang dibangun dalam PP ini menjadi bantuan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab profesi advokat. Bagi gerakan Bantuan Hukum yang sudah dipraktikan sampai dengan sekarang, tentu PP ini belum menjawab persoalan. Untuk itu masih diperlukan kerja-kerja untuk mendorong UU Bantuan Hukum. Persoalannya oleh siapa dan bagaimana? mengingat kerja-kerja bantuan hukum juga sudah dipraktekan dalam beberapa model.

Saya inventarisasi ada tiga model BH. BH Individual, BH Struktural, dan BH Programatik (Project). BH Individual dipraktikan oleh para advokat dulu tergabung dengan nama Posbakum. Bantuan ini bersifat ‘darurat’ dan penunjukan. BH Struktural dipraktikan oleh LBH-LBH sifatnya ‘tanpa henti’ untuk mencari “keadilan sejati” (bukan hanya dipengadilan) akibat dari adanya persoalan struktural yang timpang di masyarakat. Terakhir BH by project yang dipraktikan oleh LSM dengan bantuan donor asing, sifatnya “project jalan, BH jalan”.

Quo vadis Bantuan Hukum kalo begitu? Masing-masing model punya kelemahan dan kelebihan. Perlukah konsilidasi tingkat lokal, regional, dan nasional? Siapa yang harus bergerak duluan? 

Di tahun kerbau ini akan semakin sulit, he,,he. Pertumbuhan ekonomi tidak akan beranjak dari 5% saja, pertumbuhan ekonomi dunia hanya 2,5%. Angka ini saya artikan akan terjadi peningkatan jumlah orang miskin di Indonesia. Peningkatan jumlah orang miskin ini tentu mempunyai korelasi positif terhadap jumlah permasalah hukum yang memerlukan bantuan hukum. Persoalan struktural juga akan semakin komplek dan rumit. Dengan situasi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Perlukah Bantuan Hukum banting stir? (lihat tulisan advokat senior Frans Hendra Winata- klik)

Saya pribadi sebagai pegangan sependapat dengan banting stir menjadi Advokat Pejuang. Advokat pejuang sudah dipraktikan oleh generasi pertama advokat indonesia antara lain Mr.Iwa Koesoemasoemantri, Mr.AA Maramis, Mr.Tumenggung Wongsonagoro, Mr.Mas Besar Martokusumo, Mr.Mas Susanto Tirtoprojo, Mr.Muhammad Yamin, Mr.Raden Ahmad Subarjo, Mr.Raden Hindromartono, Mr.Raden Mas Sartono, Mr.Raden Panji Singgih, Mr.Raden Samsudin, Mr.Raden Suwandi, Mr.Raden Sastromulyono, Mr.Raden Ayu Maria Ulfah Santoso, Mr. Iskak Cokroadisuryo, Mr.Djodi Gondokusumo, Mr. RM. Sartono, Mr. R. Sastro Mulyono, Mr.Mohammad Roem, Mr. Ali Sastroamidjojo, Mr. Johanes Latuharhary, Prof. Dr. Supomo. (selanjunya bisa dibaca di sini-klik).

Selanjutnya IKRAR PERADIN ini mungkin bisa jadi bahan renungan bagi advokat/calon advokat: (dikutip)
Pasal-1
Kami akan selalu menjunjung tinggi dan membela hak-hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Pasal-2
Kami akan selalu memperjuangkan tegaknya kebenaran, keadilan dan hukum.
Pasal-3
Kami akan selalu memperjuangkan tercapainya demokrasi serta penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan peradilan yang bebas dan jujur berdasarkan Pancasila.
Pasal-4
Kami akan selalu memperjuangkan agar Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar mengabdi kepada kepentingan Rakyat.
Pasal-5
Kami berjanji kepada diri sendiri untuk selalu mentaati Kode Etik Advokat, membela yang lemah dan miskin melawan segala kesewenang-wenangan dan penindasan dalam segala bentuk dan cara dan akan selalu terbuka untuk menerima kritik dan koreksi dari pihak manapun.

Ikrar-ikrar inilah (mungkin) yang menjadi semangat dan sudah mendarah daging pada jiwa yang terhormat M.Tasrif, SH (Alm) yang menyatakan “bila dineraka sekalipun ada ketidakadilan, maka sayalah orang pertama yang akan mendirikan kantor advokat”. (disampaikan oleh advokat senior pengajar PKPA di jakarta)

Demikian semoga bermanfaat. Fiat Justitia Ruat Coelum 


Responses

  1. Salam Kenal
    Saya Musri Nauli. Dari jambi

    Salam


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: